Program Purworejo menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) terus diintensifkan. Untuk keperluan tersebut,  diselenggarakan rapat koordinasi anggota gugus tugas, di ruang Bagelen komplek setda, pekan lalu. Rakor dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain Mag, diikuti anggota tim gugus tugas yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dan dinas instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik, Kepala Lapas Anak, dan Polres. Kepala Badan Kelurga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PP) Drs Muh Wuryanto MM mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya menghimpun data-data dari seluruh dinas instansi, terkait dengan pelayanan anak. Namun sayangnya belum seluruhnya, sehingga ia tidak bisa memaparkan data-data dimaksud. 

Dikemukakan Muh Wuryanto bahwa yang dimaksud KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak. Strategi pelaksanaan melalui pengarusutamaan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dimulai dari tahap perencanan, penganggaran, hingga evaluasi dengan mengacu prinsip hak-hak anak. “Yang dimaksud anak adalah sejak anak masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun,”jelasnya.

Dikemukakan bahwa latar belakang KLA diawali ketika Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak, yang ditetapkan oleh majelis umum PBB dengan resolusi nomor 44/25 tanggal 20 November 1989. Tugas utama negara yang telah meratifikasi, berkewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Bulan Mei 2002 UNICEF memperkenalkan inisiatif kota/kabupaten layak anak. Pada tahun yang sama Indonesia telah membuat UU 23/2002 tentang perlindungan anak.

Tahun 2005-2006 Indonesia secara resmi memakai istilah Kota Layak Anak. Tahun 2007, pemerintah membuat uji coba di 5 kota, dan pada akhir 2008 diperluas menjadi 15 kota/kabupaten. Dengan semakin banyaknya kabupaten/kota yang tertarik untuk mengembangkan, diharapkan 2014 bisa dicanangkan Indonesia Layak Anak (IDOLA), oleh Presiden. Syaratya minimal ada 100 kabupaten/kota telah mencanangkan KLA.

Pada kesempatan yang sama, Plt Assisten Sekda bidang Administrasi, Umum dan Kesra Drs Sigit Budimulyanto MM mengungkapkan bahwa anak merupakan cermin dan aset bagi masa depan bangsa. Pemerintah berkewajiban menekan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan terkait pemenuhna hak anak. Untuk itu kedepan butuh komitmen pimpinan SKPD, serta kemampuan untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan kegiatan yang ada.

Gugus Depan (Gudep) SD Maria Purworejo dan SDN Kutoarjo berhasil meraih juara I pada pesta siaga tingkat Kwartir Cabang Purworejo tahun 2012 yang berlangsung di SMAN 10 Purworejo di Pituruh beberapa waktu lalu. Gudep SD Maria keluar sebagai juara pertama memperoleh nilai 1562,5 disusul Gudep SD Pekutan Kecamatan Bayan sebagai juara kedua dengan perolehan nilai 1555. Untuk juara pertama barung putri, Gudep SDN Kutoarjo berhasil menjadi juara pertama dengan total perolehan nilai 1604,5 mengungguli Gudep SD Kaliurip Kecamatan Bener yang meraih juara dua dengan perolehan nilai 1556,5. Masing-masing juara pertama dan kedua tersebut, berlanjut mengikuti pesta siaga tingkat Binwil Kedu di Kabupaten Kebumen pada tanggal 31 Maret.

Dalam Pesta Siaga tersebut juga dilaksanakan lomba Senam Pramuka Kwarcab Purworejo. Untuk putra, Gudep SDN Pekutan (Gebang) juga berhasil menjadi juara pertama, disusul Gudep SDN Loning (Kemirit) dan Gudep SDN Wingkomulyo (Ngombol). Sedangkan untuk putri, Gudep SDN Kembaran (Loano) berhasil menjadi juara pertama disusul Gudep SDN Jrakah (Bayan) dan Gudep SDN Kutoarjo.

Pesta Siaga Pramuka dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo selaku Bunda Pembina Upacara, Ny Yaminah Suhar SH. Dalam sambutannya Ny Yaminah Suhar mengharapkan, melalui Pesta Siaga Pramuka ini akan semakin disiplin, berani dan mandiri. “Pesta Siaga Pramuka diharapkan akan semakin memicu dan memacu semangat untuk meraih prestasi yang tinggi. Termasuk dengan mengikuti kegiatan lomba ini, akan menjadikan adik-adik semakin trampil dan dapat menjalin kerjasama yang harmonis sesama anggota Pramuka,”harapnya.

Puluhan anggota PC PMII Purworejo Senin (26/3) menggelar aksi demo menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Aksi dimulai dari depan masjid Agung Purworejo sekitar pukul 11.00. Pendemo kemudian bergerak menuju gedung DPRD Purworejo untuk menyampaikan aspirasinya. Usai menyampaikan aspirasi, mereka berjalan kaki ke utara dan berhenti di tugu Adipura alun-alun Purworejo sebelah timur. Ditempat ini para pendemo bergantian berorasi dan melakukan aksi tetaterikal serta membakar ban bekas. Menurut PC PMII, BBM merupakan bahan pokok bagi perekonomian masyarakat di seluruh negeri. Karena itu sebagai organisasi kemahasiswaan yang peduli dengan kebijakan pemerintah menolak rencana pemerintah yang rencananya akan menaikan harga BBM bersubsidi per satu April 2012.

Menurut mereka, kenaikan harga BBM pada akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat kecil. Sedang program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) bukanlah suatu solusi karena sarat dengan politisasi. Lebih jauh dikatakan, pemerintah sangat jelas tidak melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Rakyat sudah muak dengan tingkah laku para elit penguasa yang telah semena-mena dalam mengambil kebijakan.

Saat ini, lanjut PC MII Purworejo, dibenak rakyat sudah sangat akrab dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para elit politik dan sangat merugikan negara. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan bentuk ketidak mampuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Padahal, negara ini mempunyai sumber-sumber minyak sangat melimpah yang justru sebagian besar dikuasai oleh korporasi asing.

Maka dengan adanya hal tersebut dengan tegas PC PMII Purworejo menyatakan sikap, menolak kenaikan BBM, revitalisasi sumber minyak yang dikuasai oleh korporasi asing, tegakkan supermasi hukum, tuntaskan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara, dan turunkan SBY-Budiono karena telah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia. Usai menyampaikan orasi dan aspirasinya para pendemo kemudian membubarkan diri.

Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dicanangkan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, di pendopo Kecamatan Purworejo. Pencanangan bertepatan dengan pelaksanaan pekan panutan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Kecamatan Purworejo. Hadir pada acara tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para kepala SKPD. Mengawali pelaksanaan e-KTP, Bupati melakukan perekaman data kependudukan. Kemudian disusul Sekretaris Daerah Drs Tri Handoyo MM beserta isteri, Assisten Sekda bidang Pemerintahan Drs Said Romadlon beserta Isteri, Plt Assisten Sekda bidang Aministrasi, Umum dan Kesra Drs Sigit Budimulyanto MM, dan Ir Jumali Ptl Assisten bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan. Pada kesempatan tersebut Drs H Mahsun Zain MAg sebagai warga Kecamatan Purworejo, juga mengawali membayar PBB, karena beliau memiliki tempat tinggal di Kelurahan Pangen Jurutengah.

Bupati menyatakan bahwa KTP elektronik atau e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian, baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Karena itu, penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), nomor pokok wajib pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Ia mengakui bahwa proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. 

Menyinggung tentang kendala ia mengaku pasti ada, namun ia optimis kendala tersebut dpat diatasi sehigga tidak mengganggu kelancaran.  Kendala itu bisa terjadi seperti waktu dirinya melakukan perekaman data, ternyata komputer yang satu mengalami gangguan, sehingga harus pindah ke komputer satunya.

Menyinggung tentang pajak, ia menyatakan bahwa salah satu penentu kelancaran pembangunan adalah ketersedian sumber pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan yang cukup dominan itu, berasal dari penerimaan pajak. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kelancaran pembangunan akan ditentukan seberapa besar penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah. Di sisi lain juga ditentukan oleh seberapa besar kesadaran masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Salah satu pajak yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembiayaan pembangunan adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun kalau melihat realisasi penerimaan PBB setiap tahunnya, nampaknya wajib pajak harus terus dipacu dan dimotivasi  agar dapat melunasi kewajibannya. “Tumbuhkan terus kesadaran bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang taat membayar pajak. Apalagi Kabupaten Purworejo telah mencanangkan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013,”pesannya.

Kepada pers ia mengakui bahwa sebetulnya tingkat kepatuhan wajib pajak sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat di beberapa desa saat ini telah melunasi pajak. Seperti Desa Kedunggubah Kaligesing, Desa Pamriyan Pituruh dan beberapa desa lainnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs Didit Samodra, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa persiapan peralatan dan jaringan sudah selesai. Jaringan di seluruh kecamatan sudah terkoneksi dengan Kementrian Dalam Negeri. Kecuali Kecamatan Bayan dan Bagelen, karena saat ini sedang dilaksanakan rehab berat kantor kecamatan. Selain itu juga sudah dilakukan penambahan daya listik dari 1.500 watt menjadi 5.000 watt. Juga sosialisasi kepada masyarakat sudah dilaksanakan di 16 kecamatan, serta melaksanakan bintek bagi 64 orang petugas operator selama dua hari.

Disisi lain ia juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para camat yang telah berperan serta mensukseskan program tersebut. Setelah persiapan selesai dan sebagai sarana uji coba, dimanfaatkan untuk perekaman data kependudukan. Seperti di Kecamatan Gebang, saat ini telah terekam sebanyak 1.300 wajib KTP. Hal yang sama juga dilaksanakan di kecamatan Pituruh dan Bener. Bahkan di Kecamatan Grabag, wajib KTP diangkut dengan kereta odong-odong dari desa ke kecamatan secara gratis.

Ditambahkan oleh Sekretarisnya, Drs Kasinu MPd, bahwa pelaksaaan e-KTP di Purworejo optimis berhasil. Dari jumlah 660.000 ribu wajib KTP, akan dilayani perekaman data oleh petugas hingga akhir Desember mendatang. Setiap harinya petugas melakukan perekaman hingga malam hari. Sehingga bagi wajib KTP yang belum hadir sesuai jadwal yang ditentukan, bisa hadir dilain waktu. Demikian juga bagi wajib KTP yang saat ini di perantauan, bisa datang tanpa harus sesuai jadwal hingga akhir Desember mendatang.

Perekaman data kependudukan dilakukan seluruh wajib KTP tanpa kecuali. Bagi wajib KTP yang memiliki keterbatasan kelengkapan tubuh, tetap dilaksanakan. Misalnya jarinya cacat atau bahkan tidak mempunyai jari, tetap melakukan perekaman data. Data yang direkam sebatas yang ada, apabila perekaman tidak bisa pada jari, perekaman hanya pada iris mata.

Program PNPM-MD merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pembangunan desa.  Sehingga melalui program ini, diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain ketika meresmikan Gedung Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Peresmian Proyek Proyek PNPM-MD di Kecamatan Kaligesing, Selasa (20/3). Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. 

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, PNPM MD sedikit banyak telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepada para pengelola, ia berharap agar PNPM-MD hendaknya senantiasa dilaksanakan sesuai aturan, tepat sasaran dan jauh dari penyimpangan.

Menurut Bupati, saat ini sudah ada pengelola PNPM MD di Kabupaten Purworejo yang berurusan dengan penegak hukum, sebagai akibat tindakan yang menyimpang dari aturan dan kurangnya pengawasan. “Kita semua tentu tidak ingin, hal seperti itu terjadi lagi dan menghambat kelangsungan program yang sangat bermanfaat ini,”katanya.

Camat Kaligesing Agus Ari Setyadi SSos melaporkan bahwa pembangunan gedung UPK  bersumber dari surplus kegiatan ekonomi yaitu simpan pinjam khusus kelompok perempuan dan usaha ekonomi produktif. Pembangunan gedung berukuran 8,5 x 25 meter dengan biaya Rp 336.345.000 itu dilaksanakan secara swakelola. Gedung tersebut dibangun diatas tanah seluar 300 m2 yang dibeli dari tanah milik warga masyarakat seharga Rp 70 juta.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa pembiayaan pelaksanaan PNPM-MD tahun 2011  Kecamatan kaligesing berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM) pemerintah Pusat sebesar Rp 480 juta, Pemerintah Daerah Rp 120 juta dan Swadaya Masyarakat Rp. 19.127.000.

Pelaksanan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Kaligesing berjalan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Tahun 2007 menjadi PNPM-PPK dan dari tahun 2008 sampai sekarang menjadi PNPM-MD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini sangat dirasakan besar manfaatnya bagi masyarakat, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas hidup lainnya.

Kegiatan bidang ekonomi berupa simpan pinjam khusus kelompok perempuan dan usaha ekonomi produktif. Untuk kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kwalitas hidup masyarakat berupa pembangunan jalan 54 unit, jamban 14 unit, air bersih 2 unit, MCK 36 unit dan saluran irigasi sawah 3 unit dengan panjang 2.456 meter. Selain itu pembangunan drainase 15 unit, senderan 51 unit.

Untuk menyiapkan siswa –siswi kelas IX yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun 2011/2012 dengan hasil maksimal, SMP Negeri 25 Purworejo mengadakan Bedah SKL Mapel UN Sub Rayon 03 Kabupaten Purworejo. Kegiatan berlangsung dari 18 Maret hingga 7 April 2012 di SMP Ngeri 25 Purworejo. Acara diikuti oleh 13 sekolah. Masing-masing sekolah mengirimkan satu guru untuk satu mapel. Materi yang dikembangkan adalah materi yang sesuai dengan mapel UN. Yaitu BHS Indonesia, BHS Inggris, Matematika, Fisika dan Biologi. Adapun pengisi materi adalah guru yang sudah mengikuti Bedah SKL Mapel UN tingkat Kabupaten (tingkat Rayon).

Kepala SMP Negeri 25 Purworejo Drs. Paijo mengatakan, hal itu dilakukan karena dari hasil TUC 1, TUC 2, dan TUC 3 yang sudah dilaksanakan ternyata belum maksimal. Karena itu dalam kurun waktu satu bulan sebelum pelaksanaan UN akan digunakan untu shering antara guru mapel UN dan membuat prediksi soal UN yang nantinya di cobakan ke sekolah masing-masing seusai mengikuti Bedah SKL Mapel UN.

“Kegiatan ini sesuai dengan ikrar jujur dan berprestasi yang mana setiap sekolah harus betul-betul menyiapkan anak didiknya yang akan mengikuti UN secara maksimal,” kata Drs. Paijo. Dijelaskan, tujuan kegiatan tersebut agar terjadi peningkatan mutu kelulusan di Sub Rayon 3 Purworejo pada UN tahun 2011/2012 dan terjadinya peningkatan mutu daya serap. “Sasaran kegiatan adalah terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efesien sehingga banyak materi sensial yang dikuasai peserta didik serta untuk pencapaian hasil UN untuk tahun 2011/2012, “ tandas Drs. Paijo.

• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
•  

Karena keseriusan Purworejo dalam mengisi program di Anjungan Jateng TMII, maka Gubernur Jateng melalui Kantor Perwakilan Jateng di TMII menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Purworejo, di TMII Jakarta., Minggu (18/3). Sebelumnya juga diserahkan piagam dari paguyuban Purworejo dan dari Warta Kota Jakarta, yang juga langsung diterima Bupati Purworejo. Kepala Kantor Perwakilan Jawa Tengah Anjungan Jawa Tengah TMII Drs Koedarminto MM, menyampaikan terimaksih kepada Purworejo yang bisa menampilkan seni budaya lokal dengan baik dan meriah. “Kami harapkan bagi kabupaten lain juga akan berbuat sama seperti Purworejo dalam mengisi acara di Anjungan Jateng TMII,”harapnya.

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo mempunyai komitmen untuk terus melestarikan dan nguri-uri  seni budaya asli dari Purworejo. “Siapa lagi kalau bukan masyarakat Purworejo sendiri yang melestarikan, termasuk warga Purworejo yang ada di Jakarta juga harus ikut melestarikan. Makanya, kalau masyarakat Purworejo yang ada di Jakarta punya gawe, ya nanggap seni dari Purworejo” harapnya.

Gelar seni budaya dan bazaar produk Purworejo di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, memang menjadi gelar seni budaya yang tak biasa. Pasalnya, banyak pejabat Purworejo yang hadir, antara lain Bupati Purworejo, Sekda Purworejo, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dari PKB, Kepala Dishubkominpar, Kepala Diperindagkop, Kepala BKD, dan Sekretaris KPU, Kabag Kesra, dan Kabag Perekonomian.

“Ini pentas yang tidak biasanya mas, begitu meriah dan padat pengunjung,“kata Dedy salah seorang staf di Anjungan Jateng TMII.

Ketua Paguyuban Jateng Sutrisman SH, Ketua Pakuwojo Zaenal Arifin dan Slameto SE MM juga hadir menyaksikan pentas seni budaya. Bahkan warga Purworejo di perantauan yang tergabung dalam berbagai organisasi, ikut memadati anjungan Jateng TMII sejak pagi. Alhasil, gelar atau bazaar produk Purworejo habis diserbu.

Berbagai makanan seperti clorot, kue semprong, manggis, susu kambing PE, karamel susu PE, krupuk, gula jawa, gula aren, bakpia, diserbu warga yang kangen makanan Purworejo. Jenis makanan khas seperti geblek dan tempe goreng juga langsung diserbu. Sampai-sampai penjaga stand dari Dishubkominpar kewalahan melayani pembeli. Mereka bahkan rela antri menunggu gorengan matang.

“Memang kami menginginkan agar dalam program Gubernur Jawa Tengah untuk 35 kabupaten/kota di anjungan Jateng TMII ini, selalu menampilkan seni budaya yang berbeda. Kalau beberapa waktu lalu Purworejo menampilkan Dolalak, sekarang kami minta seni yang lain seperti Kuda Kepang Kolaborasi,“ kata Kasubag TU anjungan Jateng TMII Retno Indarti SH.

Kali ini memang Purworejo menampilkan seni Kuda Kepang Kolaborasi gabungan seniman Purworejo dari kecamatan Purworejo, Bagelen, Kemiri, Pituruh dan Loano. Tampilan mereka menjadi lebih semangat, karena warga Purworejo yang tergabung dalam wadah CPP (Cah Perantau Purworejo) yang masih muda-muda, terus melakukan yel-yel hidup Purworejo.

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg menyerahkan SPT Tahunan PPh orang pribadi, Senin (12/3) di KPP Pratama Purworejo. Penyerahaan SPT Tahunan 2011, bertepatan dengan pekan panutan penyampaian SPT tahunan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Bersama Bupati, juga diserahkan SPT anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan beberapa orang wajib pajak patuh. Kepala KPP Pratama Purworejo Dr Muhamad Reza Fahlevi SH LLM, mengungkapkan bahwa pekan panutan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi serentak dilakukan pekan ini di seluruh Indonesia. Penyerahan SPT tahunan juga dilakukan oleh Presiden SBY di Jakarta. Disisi lain ia menyatakan bahwa, pendapatan negara dari sektor pajak sangat dominan. Dalam APBN sektor pendapatan sebesar Rp 8,231 trilyun dari pajak. 

Adanya pemberitaaan di mass media tentang kasus korupsi yang dilakukan oknum pegawai pajak, sedikit banyak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pegawai pajak. Namun demikian pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Di Kabupaten Purworejo tahun lalu dari target Rp 136 milyar, bisa terpenuhi Rp 130 milyar (atau sekitar 99%) . Tahun 2012 ditargetkan memperoleh Rp 170 milyar.

Pada kesempatan yang sama Bupati Mahsun mengakui bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak, sedikit banyak berpengaruh terhadap semangat masyarakat dalam membayar pajak. Namun ia optimis, bahwa kasus-kasus itu hanya dilakukan oleh segelintir pegawai pajak, sehingga tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi atau menggeneralisasi bahwa pegawai pajak adalah para koruptor. “Masyarakat harus sadar bahwa pajak sangat penting untuk membiayai pembangunan, sehingga kita harus tetap rajin membayar pajak,”harapnya.

Pada kesempatan tersebut ia mengajak kepada seluruh wajib pajak di wilayah Kabupaten Purworejo untuk segera melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT PPh. Demikian juga kepada seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Purworejo, ia minta untuk segera memenuhi kewajibannya berkaitan dengan pajak penghasilan  wajib pajak orang pribadi.

“Meskipun batas waktu penyampaian SPT PPH orang pribadi masih tersisa beberapa waktu lagi, alangkah baiknya para wajib pajak tidak menunggu sampai akhir batas waktu penyampaian. Kalau semua orang tidak membayar pajak, negara kita bisa gulung tikar nantinya. Pendapatan dalam APBD didominasi dari sektor pajak. Demikian juga pendapatan dalam APBD Kabupaten Purworejo mayoritas dari dana alokasi umum (DAU)”, terangnya.

Sebanyak 32 siswa kelas 7 , SMP Negeri 26 Purworejo mengalami luka-luka setelah dianiaya oleh Artadi (58), oknum guru Bahasa Jawa dan Kesenian. Insiden tak terpuji itu terjadi saat proses belajar mengajar tengah berlangsung didalam kelas. Tindak kekerasan yang menimpa sejumlah siswa tersebut diduga sudah dilakukan oleh Artadi semenjak memasuku tahun ajaran baru 2011/2012. Namun kejadlan itu baru terungkap Rabu (14/3) sewaktu salah satu korban muntah-muntah seusai pulang sekolah. Setelah ditanya orang tuanya, Eva kemudian mengaku dipukul dengan sapu oleh gurunya. 

Eva juga mengaku tak hanya dirinya saja yang dipukuli, namun teman-tamanya satu kelas juga dianaiaya . Selain itu Eva bercerita jika dia dan temannya sudah sering sekali dipukuli. Sedikitnya setiap siswa menerima lima hingga enam kali pukulan dengan sapu, seruling, batu akik dan alat lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang setelah mengikuti pelajaran Bahasa Jawa dan Kesenian dari Artadi kepalannya benjol, muntah-muntah dan tubuhnya babak belur.

Terutama pada bagian kepala dan leher, pasalnya dalam menganiaya Artadi cenderung memilih leher keatas sebagai sasarannya. “Biasanya kami dipukuli karena tidak bisa menjawab soal atau tidak paham pelajaran,” kata Eva Kristiana.

Setelah mendengar laporan tersebut, Kamis (15/3) sejumlah orang tua korban kemudian mendatangi sekolah guna mencari sang guru untuk mempertanyakan kebenarannya sekaligus meminta pertanggung jawaban. Para orang tua korban yang terlihat sedikit emosi itu kemudian diterima oleh Plt Kepala SMP Negeri 26 Purworejo HM Fatkur Rejeji S.Pd MM, Artadi dan sejumlah guru. Setelah melalui perdebatan sengit akhirnya Artadi mengakui segala perbuatannya dengan alasan khilaf.

Dihadapan orang tua korban Artadi juga meminta maaf dan membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi tindakkan kekerasan baik phisik maupun non phisik dalam bentuk apapun terhadap siswa SMPN 26 Purworejo. Dan apabila mengulangi sekali saja dalam bentuk apapun dirinya sanggup menerima sanksi secara kedinasan maupun hukum yang berlaku.

Sementara itu, HM Fatkur Rejeki tidak tahu dan tidak menduga sama sekali jika ada insiden memalukan selama sekian waktu dalam sekolahnya. “Saya baru tahu kalau ada kejadian itu ya baru-baru ini saja. Soalnya laporannya juga baru kemarin masuk kepada saya,” kata Fatkur. Atas tindakkan bawahnya yang kurang terpuji itu Fatkur secara pribadi maupun institusi meminta maaf yang sebesar-sebesarnya kepada orang tua korban.

Kepada SP, Joko Suparyanto (54), Lilik Hadi Susilo (40) dan Dwi Kartika (40) selaku perwakilan orang tua korban mengaku sangat kecewa dengan tindakan kekeasan yang dilakukan oleh Artadi. Menurut mereka , pada jaman seperti ini sudah tidak layak jika seoran guru menggunakan kekerasan dalam mendidik siswanya.

“Pada dasarnya kami tidak keberatan anak kami dihukum jika memang terbukti bersalah. Tapi bentuk hukumannya juga yang mendidik, jangan asal pukul saja. Guru adalah pendidik, jadi kalau menghukum juga yang cerdas, jangan malah seperti orang yang tidak berpendidikan,” kata mereka.

Sementara Eva Kristiana, Adina Oktaviana Dewi dan Nur Setyaningsih yang ditemui SP mengaku hingga kini kepala dan leher mereka masih terasa sakit. Bahkan kepala Adina masih terlihat benjol-benjol. Sedang Eva yang mengalami muntah-muntah setelah dipukul Artadi wajahnya masih terlihat pucat dan kurang sehat. “Kalau dipegang masih sakit sekali,” ujar Adina sambil menunjukan kepalanya yang memar.

• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
•  

Sebanyak 146 pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilantik Bupati Purworejo di pendopo kabupaten, Selasa (13/3). Mereka terdiri 111 Kepala SD, 10 Kepala SMP, 5 Kepala SMA, 16 Pengawas TK SD SLB, dan 3 Kepala UPT. Dalam sambutannya Bupati Drs H Mahsun Zain MAg mengingatkan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, Kepala Sekolah memiliki posisi yang sangat dominan. Kepala sekolah adalah seorang pengelola suatu lembaga pendidikan yang bertugas menghimpun, memanfaatkan, mengoptimalkan seluruh potensi dan SDM, sumber daya lingkungan serta sumber dana yang ada untuk membina sekolah dan masyarakat sekolah yang dikelolanya.“Kepala sekolah merupakan top leader atau pimpinan tertinggi, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya akan berpengaruh kepada maju mundurnya sekolah yang dipimpin,” tandasnya.

Oleh karena itu, setiap kepala sekolah diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan yang cukup luas tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah, sifat-sifat kepribadian yang bisa menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan yang baik, dan kecakapan-kecakapan atau keterampilan tertentu yang berhubungan dengan bidang-bidang tugas jabatannya itu.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa dalam rangka mewujudkan good governance, Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam waktu dekat akan melaksanakan penandatangan Pakta Integritas. Sebagai langkah awal, penandatanganan Pakta Integritas akan dilakukan para pejabat eselon II dan Kepala SKPD. Kemudian secara bertahap akan diteruskan pada eselon di bawahnya termasuk kepala sekolah.

Di lingkungan pendidikan, menurutnya, Pakta Integritas diperlukan sebagai kontrol terhadap kinerja serta media peningkatan profesionalitas dan kualitas dunia pendidikan di daerah. Pakta Integritas juga diharapkan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk bersama-sama membangun dunia pendidikan kita.

Di sisi lain, saya juga berpesan kepada para Kepala Sekolah, agar berhati-hati dalam mengelola setiap dana yang dikucurkan pemerintah, termasuk dana BOS. “Karena kesalahan dalam mengelola dana pendidikan itu, selain akan merugikan dunia pendidikan itu sendiri, juga bisa menyebabkan kita berurusan dengan aparat penegak hukum,”katanya mengingatkan.