Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I tahun 2013 Kabupaten Purworejo, dipusatkan di desa Kalijering Kecamatan Pituruh. Upacara pembukaan TMMD dipimpin oleh Dandim 0708 Purworejo  Letkol Inf Ary Sundoro Ssos, ditandai dengan penyerahan alat kerja, Selasa (14/5). Dansatgas Perwira Seksi Teritorial Kapten Inf Bambang Wahyudi dalam laporannya mengungkapkan, TMMD Sengkuyung tahap I tahun 2013 dilaksanakan selama 20 hari mulai tanggal 14 Mei sampai 3 Juni 2013. Sasaran pembangunan fisik pokok berupa rabat beton jalan desa sepanjang 1.600 meter dan lebar 80 CM X 2.

Pembangunan fisik lainnya berupa pembersihan saluran air kanan kiri jalan. Sasaran fisik tambahan berupa rehab rumah warga sebanyak 15 unit dan penghijauan lingkungan dengan menanam pohon trembesi, pete, jati, beringin dan pucang masing-masing sebanyak 300 batang. Kemudian menanam pohon cengkeh dan aren 1.000 batang, serta pohon albasia sebanyak 1.200 batang.

Sasaran non fisik berupa penyuluhan bidang pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan industri, kamtibmas, agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, PBA, pemutaran film dan pasar murah. Sebelum pelaksanaan, telah dilaksanakan pra TMMD selama 30 hari yaitu tanggal 13 April sampai 12 Mei 2013.

Kegiatan TMMD tahun ini direncanakan menghabiskan dana sebesar Rp 215 juta yang berasal dari APBD Propinsi Rp 113 Juta, APBD Kabupaten Rp 60 Juta dan dari swadaya masyarakat desa Kalijering sebesar Rp 42 juta. Pengerahan tenaga kerja setiap hari berjunlah 133 personil yang terdiri dari TNI 40 orang, Polri 5, Bapermades 3, Bappeda 4, tim tehnis 6 dan dari masyarakat sebanyak 75 orang.

Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Pramono Edhie Wibowo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Dandim 0708 Purworejo Letkol Inf Ary Sundoro SSos mengungkapkan, program TMMD yang dilaksanakan cecara rutin dua kali dalam setahun ini merupakan program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, kementrian, lembaga pemerintah non kementrian dan pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat. Kegiatan TMMD ini diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau pulau kecil terdepan, perkotaan yang belum tersentuh oleh pembangunan dan kumuh, serta daerah lain yang terkena bencana.

Disampaikan pula bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang, adalah membantu tugas pemerintah di daerah. “Sebagai bagian dari komponen masyarakat, TNI tetap konsisten untuk membantu kesulitan rakyat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya masyarakatnya,” katanya.

Kerja keras jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam bidang pengelolaan keuangan, membuahkan hasil memuaskan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo dari APBD tahun 2012, mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu diserahkan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Jawa Tengah Ignatius Bambang Adiputranta SH MSi kepada Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg di kantor BPK, Selasa (30/4). Ikut mendampingi bupati Ketua DPRD Yuli Hastuti dan Kepala Inspektorat Drs Pram Prasetya Achmad MM.

Bupati Purworejo mengaku bersyukur akhirnya Kabupaten Purworejo mendapat opini WTP dari BPK. "Target kami sebenarnya tahun 2014, tapi alhamdulillah sudah bisa terealisasi lebih cepat tahun 2013 ini," ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa opini WTP itu sama sekali di luar prediksinya. Saat mendapat undangan untuk menerima LHP di Semarang, dia menduga Kabupaten Purworejo masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. "Ternyata malah mendapat WTP. Benar-benar di luar dugaan," katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Yuli Hastuti. Dikatakan, opini WTP itu berhasil diraih berkat sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang membangun kemitraan kerja yang produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Opini WTP ini harus dipertahankan," katanya.

Kepala Inspektorat Drs Pram Prasetya Achmad MM menambahkan, ada empat kriteria sehingga Kabupaten Purworejo mendapatkan opini WTP. Yakni laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan, laporan keuangan telah memenuhi kriteria kecukupan pengungkapan, laporan keuangan telah memenuhi kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta laporan keuangan juga telah memenuhi efektifitas sistem pengendalian intern.

Ditambahkan, opini WTP tersebut diraih setelah Pemkab Purworejo benar-benar membenahi serta melaksanakan rekomendasi BPK dari hasil audit terhadap APBD 2011 lalu. Di samping itu, satuan kerja terkait juga mengoptimalisasikan penyajian laporan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

Menurutnya, WTP itu diraih berkat kerja keras semua pihak, baik itu kepala SKPD, bendahara, serta pengurus barang, dan para pelaksana teknis. "Memang ada beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK. Tentu akan kami laksanakan dan diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan dari APBD tahun 2013 ini," katanya.

Masalah keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada polisi saja, lebih-lebih kaitanya dengan lingkungan. Namun kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga kemanan lingkungan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan juga perlu ditingkatkan.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Purworejo AKBP M Taslim Chairudin SIK MH saat meresmikan Pos Siskamling di RT 02 RW 07 Kelurahan Baledono Kamis (25/4). Kapolres mengatakan, ada dua faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan, yaitu niat dan kesempatan. “Kartena itu keberadaan Pos Siskamling sangat dibutuhkan sekali,” ujar Kapolres.

Dalam kesempatan itu Kapoles memberikan apreasi yang tinggi terhadap warga RT 02 RW 07 yang dengan penuh kesadaran mendirikan Pos Siskamling atau Gardu Ronda dengan biaya jutaan rupiah. “Saya sangat salut dan bangga dengan warga RT 02 Rw 07 yang dengan penuh kesadaran berswadaya membangun Pos Siskamling,” tambah Kapolres. Hadir dalam persemian itu, Kapolsek Kota AKP Mangarif, sejumlah anggota Polres Purworejo, Kepala Kelurahaan Baledono dan warga setempat.

• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
•  

Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) dalam rangka peringatan Hari Kartini tahun 2013, disambut gembira kalangan ibu muda. Terbukti banyak ibu muda yang berminat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dirumah praktek bidan Rosida Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Purworejo, Jum’at (19/4).

Dari sekitar 90 lebih pendaftar, yang memenuhi syarat untuk pemasangan alat kontrasepsi sebanyak 77 orang. Terdiri pemakai implan 15 orang, IUD 59 orang dan 3 orang menggunakan alat kontrasepsi kondom. Pelaksanaan KB yang juga melibatkan Penyuluh Lapangan(PLKB).

Menurut Wakil Ketua Panitia Hari Kartini dr Lina Kurniawati MPH, kegiatan pelayanan gratis ini untuk membantu pasangan usia subur dalam mengatur jarak kelahiran dan mensukseskan program KB. Jenis kontrasepsinya diutamakan yang berjangka panjang seperti  implan dan IUD. Untuk implan jangka waktunya 3 tahun sedang IUD 8-9 tahun.

“Pelayanan KB ini tidak termasuk suntik dan pil, karena jika KB suntik dan pil tidak disiplin maka lebih tinggi resiko kemungkinan terjadi kegagalan,” tutur dr Lina yang juga ikut menangani pemasangan alat kontrasepsi.

Menurutnya ada beberapa peserta karena kondisinya sehingga tidak bisa memakai alat kontrasepsi. Jika seperti itu, maka yang mengikuti KB bisa suaminya, dengan kondom atau MOP.

Salah satu peserta KB Umaroh (21) warga Baledono Purworejo mengaku sangat senang dengan adanya program pelayanan KB seperti ini. Karena selain meringankan juga bisa untuk menjaga kesehatan. “Saya bisa mengatur jarak kelahiran, dan bisa lebih fokus merawat anak dan menjaga kesehatan sampai siap punya anak lagi. Rencananya ingin punya anak dua saja sesuai program pemerintah,” ujar Umaroh yang sudah memiliki satu putri umur 17 bulan.